 |
| Plt. Kepala BKPSDM Buton Selatan, Ahmad Jamaluddin, SH., MH. |
Stasiunberita.id, Buton Selatan – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buton Selatan memberikan klarifikasi atas dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik transaksi jabatan dalam pelantikan 105 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Diketahui, Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga, pada Kamis (26/3/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Buton Selatan, Ahmad Jamaluddin, SH., MH, menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, proses pelantikan ASN pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam manajemen ASN.
Menurutnya, seluruh tahapan pelantikan dilakukan berdasarkan sistem merit dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan kompetensi, sehingga bebas dari praktik transaksional.
“Terkait dugaan pungli dan transaksi jabatan, kami tegaskan tidak benar. Jika ada pihak yang mengatasnamakan pejabat tertentu untuk meminta imbalan, itu merupakan tindakan oknum di luar tanggung jawab institusi,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia juga mempersilakan pihak yang merasa dirugikan atau memiliki bukti untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, pelantikan 105 ASN tersebut telah memperoleh pertimbangan teknis dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari proses manajemen kepegawaian.
BKPSDM Buton Selatan mengimbau masyarakat agar bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi serta mengutamakan sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan menyampaikan adanya indikasi pungli dan praktik transaksional berdasarkan sejumlah laporan dan keluhan yang diterima pascapelantikan, Senin (30/3/2026).
Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menyebut informasi tersebut masih bersifat awal dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.
(Stasiunberita/Redaksi)