 |
| Tambang Aspal Buton. Ist |
StasiunBerita.id, Baubau - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Baubau menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana hilirisasi Aspal Buton yang akan atau telah dilakukan di Karawang, Jawa Barat. GMNI menilai, pengolahan lanjutan sumber daya alam tersebut semestinya diprioritaskan di daerah asal, yakni Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu (3/5/2026).
Sekretaris GMNI Baubau, Sarman, menegaskan bahwa penolakan ini dilatarbelakangi kekhawatiran terjadinya “pemiskinan sumber daya alam” di daerah penghasil. Menurutnya, hilirisasi di Buton justru akan membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
“Kami tidak menolak hilirisasi, karena itu penting untuk meningkatkan nilai tambah. Namun, kami keberatan jika dilakukan di luar daerah asal. Aspal Buton adalah kekayaan rakyat Buton, sehingga manfaatnya harus dirasakan terlebih dahulu oleh masyarakat di sana,” ujar Sarman.
Ia menjelaskan, pembangunan industri hilirisasi di Buton akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi daerah.
GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur dan keterbatasan lapangan kerja di Buton yang masih membutuhkan perhatian serius. Kehadiran industri pengolahan aspal diyakini dapat menjadi solusi strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Kenapa harus di Karawang, sementara Buton sangat membutuhkan investasi seperti ini? Kami khawatir masyarakat Buton hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mendapatkan nilai tambah yang sepadan,” tegasnya.
Lebih lanjut, GMNI mengkritik kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kembali lokasi proyek hilirisasi tersebut, serta mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan di Buton.
Selain itu, GMNI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda Buton dan organisasi lintas daerah, untuk bersama-sama mengawal isu ini agar tetap menjadi perhatian publik.
“Kami menyerukan kepada pemerintah agar mendengar suara rakyat. Hilirisasi Aspal Buton harus menjadi katalisator kemajuan daerah, bukan sekadar memberi keuntungan bagi wilayah lain,” pungkas Sarman.
GMNI Baubau menegaskan akan terus mengawal perkembangan kebijakan ini dan siap melakukan aksi damai apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang memadai.(a)
(Stasiunberita/Redaksi