 |
| Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026). Foto: Dok. BPMI Setpres. |
StasiunBerita.id, Kendari - Rencana pembangunan dan pengelolaan pabrik hilirisasi Aspal Buton yang ditandai dengan groundbreaking di Karawang, Jawa Barat, menuai penolakan dari DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara, Minggu (3/5/2026).
GMNI menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada daerah penghasil dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di Pulau Buton.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023, potensi total Aspal Buton diperkirakan mencapai 576,87 juta ton, dengan cadangan terbukti sekitar 218,87 juta ton. Sejumlah sumber lain bahkan memperkirakan total deposit mencapai 662 hingga 663 juta ton, yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional dalam jangka panjang.
Aspal alam dari Pulau Buton merupakan salah satu sumber daya strategis nasional sekaligus komoditas unggulan Sulawesi Tenggara. Namun, rencana pengelolaan di luar daerah dinilai sebagai bentuk ketimpangan dalam distribusi manfaat sumber daya alam.
Sekretaris DPD GMNI Sultra, Hasir, menegaskan bahwa hilirisasi seharusnya dilakukan di wilayah Sulawesi Tenggara agar memberikan nilai tambah ekonomi secara langsung kepada masyarakat setempat.
“Kami menolak jika pabrik dibangun di luar Sulawesi Tenggara. Daerah kami jangan hanya dijadikan pemasok bahan mentah tanpa memperoleh manfaat industri,” kata Hasir.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi peluang kerja, membatasi arus investasi ke daerah, serta menghambat pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.
Padahal, hilirisasi di daerah diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memperkuat kemandirian industri nasional.
DPD GMNI Sultra juga menilai pembangunan pabrik di luar daerah bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan dan otonomi daerah.
Sejumlah pemangku kepentingan di daerah mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan memprioritaskan pembangunan fasilitas industri Aspal Buton di Sulawesi Tenggara.
GMNI menyatakan akan terus mengawal isu ini. Penolakan diperkirakan berlanjut jika aspirasi masyarakat tidak direspons.(a)
(Stasiunberita/Redaksi)