StasiunBerita.id, BUTON SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan mempercepat penyelesaian seluruh tahapan administrasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah kepulauan. Langkah ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi penyediaan listrik selama 24 jam sekaligus mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Mewakili Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Wa Ode Asrina Azizah Tasrif, menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menuntaskan seluruh aspek nonfisik yang selama ini menjadi kendala, mulai dari legalitas lahan, sertifikasi aset, hingga perizinan.
Menurutnya, proses tersebut menjadi syarat utama sebelum pembangunan PLTS dapat memasuki tahap konstruksi. Pasalnya, proyek ini sempat mengalami hambatan sejak 2022 sehingga penyelesaiannya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Sejak dilantik kurang dari tiga bulan, kami langsung mengurai persoalan lahan dan perizinan PLTS di wilayah kepulauan. Ini merupakan pekerjaan rumah yang tertunda sejak 2022 dan harus segera diselesaikan agar program ini bisa berjalan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemkab Buton Selatan tidak ingin pembangunan dimulai tanpa kepastian administrasi yang lengkap dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Target kami jelas. Seluruh administrasi harus clear, aset pemerintah daerah bersertifikat, baru kemudian masuk ke tahap pembangunan fisik,” ujarnya.
Pemkab Buton Selatan optimistis percepatan penyelesaian administrasi tersebut akan membuka jalan bagi terealisasinya pembangunan PLTS di wilayah kepulauan. Kehadiran pembangkit listrik berbasis energi surya itu diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperluas akses pelayanan dasar, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain menghadirkan listrik yang tersedia selama 24 jam, pembangunan PLTS juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transisi menuju energi bersih, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Buton Selatan.
(Stasiunberita/Redaksi)