 |
| Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Selatan saat menghadiri rapat audiensi sinkronisasi kegiatan infrastruktur bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kamis (9/10/2025). |
StasiunBerita.id, Kendari – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui rapat audiensi antara Pemkab Buton Selatan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kamis (9/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Sulawesi Tenggara.
“Sinergi ini adalah fondasi untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati hadir didampingi Pj. Sekretaris Daerah La Ode Harwanto, bersama perwakilan dari sejumlah balai teknis di bawah Kementerian PUPR, di antaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra, Balai Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung (BPBPK) Sultra, BP2JK Sultra, dan Satker Prasarana Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara.
Audiensi tersebut menjadi tindak lanjut dari surat resmi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tertanggal 3 Oktober 2025, yang menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah. Fokusnya adalah memperkuat infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses layanan publik, mendorong daya saing daerah, serta menekan angka kemiskinan.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya infrastruktur sebagai pendorong utama ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan sarana irigasi, konektivitas jalan, hingga prasarana penunjang pertanian dan perikanan menjadi prioritas agar masyarakat di berbagai kecamatan dapat merasakan dampak langsung pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan tidak hanya menyangkut beton dan aspal, tetapi juga menyentuh kesejahteraan dan martabat warga,” ungkap Bupati Adios.
Dari pihak BWS Sulawesi IV Kendari, komitmen transparansi ditegaskan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Buton Selatan berharap sinergi yang telah terbangun bersama seluruh balai teknis di lingkup Kementerian PUPR dapat terus diperkuat. Kolaborasi ini diyakini akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan, memperkuat sektor ketahanan pangan, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Buton Selatan.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan semua pemangku kepentingan, kami yakin pembangunan di Buton Selatan akan bergerak lebih cepat dan tepat sasaran,” tutup Bupati Adios.(Amj)