 |
Bupati Buton Selatan Muhammad Adios saat Rakor BBM di Kantor Pertamina Baubau, Kamis (3/9/2026). Foto: (Diskominfo Buton Selatan) |
StasiunBerita.id, BAUBAU — Bupati Buton Selatan Muhammad Adios meminta PT Pertamina Patra Niaga mengkaji kemungkinan penyediaan SPBU terapung untuk memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) tanpa harus kembali ke daratan.
Usulan tersebut disampaikan Adios saat mengikuti rapat koordinasi (Rakor) terkait distribusi dan ketersediaan BBM di Kantor Pertamina Baubau, Kamis (3/9/2026).
Rapat itu dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudin Anas, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga.
Turut hadir Wali Kota Baubau, Bupati Wakatobi, Bupati Muna Barat dan Bupati Muna.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan energi di wilayah masing-masing. Distribusi serta ketersediaan BBM menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
 |
| Dirjen Migas Laode Sulaeman dan Kepala BPH Migas Wahyu Anas |
Kehadiran jajaran Kementerian ESDM dan BPH Migas di Sulawesi Tenggara merupakan tindak lanjut atas aspirasi pemerintah daerah terkait persoalan distribusi dan ketersediaan BBM. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Muna Barat La Ode Darwin saat melakukan audiensi dengan Kementerian ESDM.
Dirjen Migas Laode Sulaeman mengatakan, kunjungan ke daerah dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi pemerintah daerah sekaligus melihat kondisi riil distribusi dan ketersediaan minyak dan gas di lapangan.
“Makanya saya hadir dan saya juga mengajak Kepala BPH Migas dan Patra Niaga,” kata Laode Sulaeman.
Dalam forum tersebut, Adios menyoroti persoalan layanan BBM bagi nelayan di Buton Selatan yang memiliki karakter wilayah kepulauan. Salah satu kendala yang disampaikan adalah belum tersedianya bunker service di wilayah tersebut.
Menurut Adios, kondisi itu membuat nelayan harus kembali ke daratan ketika membutuhkan BBM. Selain menyita waktu, perjalanan tersebut juga berpotensi menambah biaya operasional nelayan.
Karena itu, ia mengusulkan agar Pertamina mengkaji penyediaan SPBU terapung yang dapat melayani kebutuhan BBM langsung di wilayah perairan.
“Masalah transportasi laut, bunker service di daerah kita ini belum ada. Apakah bisa dibuat SPBU terapung, supaya para nelayan tidak sibuk ke darat, sudah ada di laut,” ujar Adios.
Menurut dia, kehadiran fasilitas pengisian BBM di laut dapat mendekatkan pelayanan kepada nelayan sehingga mereka tidak perlu meninggalkan wilayah tangkap hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Adios juga menyatakan dukungannya apabila usulan tersebut dinilai layak untuk direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, kata dia, siap berkoordinasi dengan Pertamina untuk membahas kebutuhan maupun pola pelayanan yang sesuai.
“Kalau ini bisa ditanggapi oleh Pertamina, saya sebagai Bupati juga mendukung pengadaan itu. Kalau boleh kita sharing seperti apa, supaya masyarakat, khususnya nelayan, bisa ter-cover semua,” katanya.
Ia berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kajian bersama, termasuk mengenai lokasi dan mekanisme pelayanan BBM yang sesuai dengan kondisi geografis Buton Selatan.
“Sudah tidak ada lagi mencari bahan bakar ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Itu saja yang saya usul, semoga yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh pihak Pertamina,” tuturnya.
Usai rapat di Baubau, rombongan Dirjen Migas bersama Kepala BPH Migas dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Muna Barat. Di daerah tersebut, tim akan meninjau langsung kondisi distribusi BBM sekaligus melihat lokasi yang direncanakan untuk pembangunan SPBU baru.
(Stasiunberita/Redaksi)