StasiunBerita.id, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Sebagai wujud keseriusan tersebut, Bupati Buton Selatan, H. Muh. Adios, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (10/11/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan membahas strategi penguatan Transfer Kas Daerah (TKD) guna memastikan proses penyaluran dana dari Pemerintah Pusat ke daerah berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. Dalam kesempatan itu, Bupati Adios diterima langsung oleh Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Nasrun, SH., MA, di Kantor Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
“Kami ingin memastikan mekanisme transfer kas daerah berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Sinkronisasi data dan regulasi menjadi hal penting agar dana pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan di Buton Selatan,” ujar Bupati Adios usai pertemuan.
Bupati Adios menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem TKD sebagai fondasi kelancaran berbagai program pembangunan, terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, Nasrun, menyampaikan apresiasi terhadap langkah proaktif Pemkab Buton Selatan. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Inisiatif seperti ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem fiskal dan mempercepat pembangunan berbasis tata kelola yang akuntabel,” ujarnya.
Bupati Adios juga menegaskan bahwa penguatan sistem TKD tidak hanya memperlancar arus kas daerah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat dapat berkurang secara bertahap.
“Dengan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi, kami ingin Buton Selatan menjadi daerah yang mandiri secara fiskal serta mampu mendanai pembangunan prioritas tanpa hambatan,” tuturnya.
Langkah kolaboratif antara Pemkab Buton Selatan dan Kemendagri ini menjadi bagian dari visi besar Bupati H. Muh. Adios untuk mewujudkan Buton Selatan yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
Editor: Lang
